Aktivis Sulut Suport Tindakan Jaksa Agung Untuk Pecat Oknum Jaksa “Nakal”

Uncategorized68 Dilihat

MANADO , Infoterkininews.com -Jaksa Agung ST Burhanuddin Berikan Pernyataan Keras dalam peringatan yang disampaikan dalam forum resmi virtual yang dihadiri seluruh satuan kerja Kejaksaan RI, pada Jumat (28/02/2025)

Pernyataan Burhanudin baru-baru ini yang mengguncang institusi Adhyaksa, menyusul beredarnya video pidatonya yang memberikan peringatan Jaksa-Jaksa yang masih “mengemis” Proyek kepada pemerintah daerah.

Burhanuddin menegaskan tidak akan segan mencopot hingga memecat jaksa yang terlibat praktik tercela tersebut.

“Siapapun Anda, di belakangmu siapa, aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela penyalahgunaan jabatan,” ujar Burhanuddin dalam video yang diunggah akun resmi Instagram @kejaksaan.ri pada Rabu (5/3).

Jaksa Agung menegaskan bahwa praktik jaksa meminta proyek ke pemerintah daerah adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

Ia bahkan mengaku telah memberikan nomor pribadinya kepada seluruh kepala daerah saat menjadi pemateri retret di Akmil Magelang pekan lalu, agar bisa menjadi jalur aduan langsung terkait perilaku jaksa di daerah.

“Saya ingatkan terakhir kali, tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis-ngemis minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak!” tegasnya dalam pidato bernada ultimatum.

Burhanuddin juga memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk memperketat pemantauan terhadap seluruh jajaran kejaksaan, dan bila ditemukan unsur pidana, langsung dilimpahkan ke Bidang Pidsus untuk proses hukum.

“Saya tidak akan main-main lagi. Saya bosan menerima pengaduan-pengaduan di daerah yang selalu kalian lakukan. Ini peringatan terakhir. Jabatan akan saya copot, dan bila perlu akan saya pecat!”

Pernyataan tegas Jaksa Agung ini langsung disambut oleh kalangan aktivis antikorupsi di Provinsi Sulawesi Utara. Mereka menyatakan komitmennya untuk mengawal semua proses pengadaan proyek di daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dan siap melaporkan langsung ke Jakarta bila menemukan indikasi pelanggaran.

“Kami akan kawal proses tender dengan ketat. Jika ditemukan jaksa atau oknum APH yang bermain Proyek, akan kami laporkan langsung ke Jaksa Agung. Ini bentuk apresiasi kami terhadap ketegasan beliau,” tegas Jaino Maliki, Ketua LSM KIBAR Sulut kepada media ini, Jumat (18/4).

Hal senada juga disampaikan oleh Rolly Wenas dari LSM INAKOR. Ia mengingatkan bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh jajaran kejaksaan di daerah untuk berbenah dan meninggalkan praktik menyimpang.

“Jangan lagi ada jaksa yang menjadi ‘tukang jagal’ dengan dalih kekuasaan. Kami aktivis selalu memantau gerak-gerik para penguasa. Jangan coba-coba bermain proyek, kami akan bongkar dan laporkan,” ujarnya tajam.

Burhanuddin dalam pidatonya juga menyampaikan bahwa saat ini Kejaksaan RI mendapatkan tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding institusi penegak hukum lainnya, yakni mencapai 77 persen menurut survei terbaru. Ia mengingatkan bahwa capaian tersebut hanya bisa dijaga bila seluruh jajaran bekerja penuh integritas dan tanggung jawab.

Dengan peringatan keras dari pucuk pimpinan Kejaksaan dan dukungan aktif dari masyarakat sipil di daerah seperti Sulut, publik kini menanti langkah nyata pembersihan internal di tubuh Korps Adhyaksa dari oknum-oknum nakal yang mencederai kepercayaan publik. (***)