Infoterkininews.com, Minut — Terkait Kasus korupsi pengadaan lahan parkir di RSUD Maria Walanda Maramis (MWM) senilai kurang lebih Rp20 Miliar, sampai saat ini masih terus dipertanyakan publik, terduga tokoh kunci dalam kasus tersebut harus segera diproses secara hukum.
Termasuk, Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilter Sulut, Howard Hendriek Marius menegaskan bahwa pihaknya akan membawa keterlibatan oknum terduga DL sebagai tokoh utama kasus ini ke Polda Sulut.
Mengutip salah satu poin dalam Asta Cita Presiden RI adalah pemberantasan
korupsi.
Seperti kata Presiden
Prabowo Subianto saat memberikan
peringatan bahwa tindakan korupsi tak
boleh terjadi di Indonesia, khususnya di
pemerintah. Prabowo menginginkan
pemerintahan yang bersih agar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
“Saya mengklaim dengan tegas tindak korupsi yang dilakukan oknum tersebut, karena merugikan masyarakat Minahasa Utara. Kasus ini akan dibawa ke Polda Sulut.” kata Marius.
Seperti diketahui, sebelumnya, sudah lima orang yaitu JK, YM, S, VL, dan ML, telah dieksekusi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bahwa yang dieksekusi hanyalah oknum-oknum di eksekutif, sementara pihak DPRD tidak tersentuh meskipun terlibat dalam proses penganggaran.
Oleh karena itu, Howard sapaan akrabnya Pengki mempertanyakan status hukum Ketua DPRD Minahasa Utara (Minut), DL, yang sebelumnya sempat diperiksa oleh Kejati Sulut terkait kasus tersebut.
Menurutnya, DL pada waktu itu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Minut tidak mungkin dia tidak mengetahui dan hanya langsung menyetujui apa yang disodorkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yaitu anggaran Rp 20 miliar untuk pembayaran lahan RSUD Maria Walanda Maramis.
Sementara dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jelas diatur bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui BERSAMA rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
Dugaan keterlibatan Oknum Ketua Dewan Minut itupun diperkuat oleh pernyataan Novi Paulus. menurut Novi Paulus yang adalah anggota Banggar DPRD Minut, menyebut adanya di kejanggalan dalam pembayaran lahan parkir tersebut. Novi Paulus mengungkapkan bahwa sebagai anggota Banggar, dia menolak pembelian lahan tersebut, karena masuk di detik-detik terakhir, apalagi lahan yang akan dijadikan tempat parkir rumah sakit itu, lokasinya berjauhan dengan RSUD Maria Walanda Maramis, dan jika ada pembayaran maka itu hanya diketahui oleh pimpinan dewan.
“Kerugian Negara dalam kasus ini sangat jelas. Luar biasa fantastis untuk Kabupaten Minahasa Utara. Dan kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Tidak ada yang kebal hukum di Indonesia,” Jelas Sekjen Gabungan Lsm Ormas adat Pa’esaan Ne Tua Tua Minaesa.
(*)
